Rkn-news.com, Nunukan-Kaltara- Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan dengan Perumda PDAM Tirta Taka, Senin 13-4-2026 menghasilkan panen kecaman dan aksi walk out anggota komisi II.
Rapat yang meskinya menghasilkan rumusan penyelesaian masalah yang menyelimuti PDAM, disimpulkan dijadwal ulang dan batal menghasilkan solusi akibat direktur PDAM Arpiansya SE,-MM, lebih memilih menghadiri kegiatan lain ketimbang duduk bersama legislatif dan dinas-dinas terkait.
Bahkan anggota komisi II DPRD Nunukan H Firman Latif, memilih walk out keluar meninggalkan rapat akibat kecewa, pihak PDAM dinilai tidak peka dengan permasalahan air warga dengan kenyataan rapat yang tidak bisa menghasilkan keputusan,imbas ketidak hadiran direktur sebagai penentu kebijakan.
Anggota DPRD Fraksi Nasdem ini menyayangkan sikap direktur dan juga kinerja pelayanan PDAM Nunukan yang banyak dikeluhkan pelanggan.
Termasuk dalam sorotannya, PDAM rutin menagih beban pembayaran pelanggan, sementara tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang kerap dikeluhkan berminggu-minggu tidak mengalir air.
“Kita tagih beban,tidak ada hasilnya, tidak ada pelayanan,kita dewan yang disorot rakyat dituduh tidak bekerja.kita sudah mengundang,direktur tidak hadir.Sayang seribu sayang,ijin keluar,percuma rapat hari ini tidak bisa mengambil keputusan karena direktur PDAM tidak hadir” kesalnya.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam. Diselah pengaturannya mengatur rapat, dirinya melontarkan kritikan yang sangat menyayangkan ketidak pekaan direktur PDAM yang menurut bocorannya lebih memilih menghadiri kegiatan penerimaan penghargaan di Jakarta.
Menurutnya, dirinya sudah memberi informasi dan pandangan opsi pendelegasian pengganti direktur dlm acara penerimaan penghargaan itu.Hal ini lebih dini diantisipasinya mengingat RDP yg digelar ini dengan pembahasan sangat penting terkait keluhan pelanggan dan molornya pembayaran ganti rugi embung lapri yang berimbas pembukaan pintu embun oleh warga.
“Hari ini,anggota komisi II merasa kecewa betul dan memaklumi anggota jika walk out karena direktur lebih mengutamakan menghadiri penerimaan penghargaan daripada hadir di RDP. Padahal banyak akan dibicarakan keluh permasalahn masyarakat” ungkapnya.
Dirinya membandingkan apa manfaat langsung ke masyarakat dari penerimaan penghargaan itu daripada mengutamakan duduk bersama menuntaskan permasalahan rakyat.
“Penghargaan paling inti sebenarnya yaitu penghargaan dari masyarakat.buat apa ada penghargaan kalau masyarakat masih teriak-teriak air tidak mengalir tapi masih ada biaya beban” bandingnya.
Sorotan khusus juga dilayangkan dari anggota komisi II, Mansur Rincing dan Ramsah. Kedua Legislator ini menyarankan agar pihak PDAM menolkan biaya beban atau memberi kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Lebih mendetail, penekanan diungkapkan oleh Ramsah.Dirinya menambahkan bahwa Pemda dan dinas terkait harus cepat berkolabotasi menangani proses pelunasan ganti rugi embung Lapri.
“Saya berharap pemda cepat tangani pelunasan pembayaran ganti rugi embung Lapri. Jangan sampai masyarakat turun kedua kali, kita tidak bisa bayangkan. dan saya juga meminta dinolkan biaya beban pada bulan Peruari-Maret ” ungkapnya.
RDP yang banyak menarik perhatian dan harapan masyarakat Nunukan, terpaksa ditutup dengan kesimpulan penjadwalan ulang.
“Kita simpulkan penjadwalan ulang, dan mohon notulen catat kesimpulan RDP hari ini dengan meminta menghadirkan semua instansi terkait seperti BPN, termasuk meminta hadir semua kepala unit PDAM diseluruh wilayah nunukan” tutup pimpinan rapat.
